Pemerintah Filipina Melarang Warga yang Belum Vaksinasi Menggunakan Tranportasi Umum
Manila - Pemerintah Filipina melarang warga ibu kota Manila dan sekitarnya yang tidak divaksinasi menggunakan alat transportasi umum di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang disebabkan varian Omicron.
Dalam sebuah perintah yang diterbitkan pada Rabu, Menteri Transportasi Filipinan, Arthur Tugade menyampaikan, kebijakan "tidak divaksinasi, tidak ada tumpangan" berlaku di semua jenis transportasi umum domestik ke, dari, dan di dalam wilayah Metro Manila.
Operator transportasi umum, termasuk darat, udara, dan laut, "harus memberikan akses atau mengeluarkan tiket hanya untuk orang yang divaksinasi penuh", dan penumpang wajib menunjukkan identitas dan status vaksinasi mereka.
Dikutip dari Al Jazeera, Kamis (13/1), perintah tersebut juga mengatakan orang yang dianggap vaksinasi penuh dua pekan setelah menerima dosis kedua vaksin Covid mereka, atau dua pekan setelah mendapatkan dosis tunggal vaksin.
Sebelumnya, Wali Kota City Manila sepakat untuk membatasi mobilitas orang yang belum divaksinasi di ibu kota, termasuk larangan memasuki pusat perbelanjaan dan fasilitas lainnya, walaupun beberapa ahli hukum mempertanyakan legalitas atau dasar hukum pembatasan tersebut.
Perintah ini dikecualikan untuk orang-orang dengan kondisi medis tertentu yang tidak bisa divaksinasi atau orang yang ditugasi untuk berbelanja kebutuhan pokok di luar rumah mereka.
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte menuai kritik setelah memerintahkan penangkapan orang-orang yang belum divaksinasi yang melanggar perintah diam di rumah yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran virus, yang memicu gelombang baru kasus pemecah rekor sejak awal tahun.
Sampai 10 Januari, diperkirakan sebanyak 52,86 juta warga Filipinan telah divaksinasi penuh, menurut pemerintah, atau sama dengan 48 persen total populasi negara berpenduduk 110 juta itu.
Pada Selasa, Filipina melaporkan 28.007 kasus baru, sedikit lebih kecil dibandingkan Senin yang memecahkan rekor mencapai 33.000 kasus baru. Ada lebih dari 200.000 kasus aktif di negara tersebut.
Namun perintah ini juga ditentang sejumlah pihak. Ketua kelompok pork dan juga oposisi, Renato Reyes menyebut perintah baru ini ilegal dan silly.
" Setengah dari populasi tidak akan diizinkan bergerak sekarang? Bagaimana dengan orang-orang yang akan pergi ke tempat vaksinasi? Mereka diminta jalan kaki?" tulisnya di Twitter.
Kelompok advokasi transportasi, AltMobility mempertanyakan perintah tersebut, menyebutnya diskriminatif.
" Bagaimana dengan mereka yang menggunakan kendaraan pribadi? Bagaimana bisa mereka diizinkan berkeliling kota tanpa diperiksa?" jelas direktur AltMobility, Individual retirement account Cruz.
" Apakah sangat mudah bagi orang-orang untuk divaksinasi? Kami masih mendengar cerita orang-orang seharian berada di tempat vaksinasi untuk divaksinasi."
Dalam sebuah perintah yang diterbitkan pada Rabu, Menteri Transportasi Filipinan, Arthur Tugade menyampaikan, kebijakan "tidak divaksinasi, tidak ada tumpangan" berlaku di semua jenis transportasi umum domestik ke, dari, dan di dalam wilayah Metro Manila.
Operator transportasi umum, termasuk darat, udara, dan laut, "harus memberikan akses atau mengeluarkan tiket hanya untuk orang yang divaksinasi penuh", dan penumpang wajib menunjukkan identitas dan status vaksinasi mereka.
Dikutip dari Al Jazeera, Kamis (13/1), perintah tersebut juga mengatakan orang yang dianggap vaksinasi penuh dua pekan setelah menerima dosis kedua vaksin Covid mereka, atau dua pekan setelah mendapatkan dosis tunggal vaksin.
Sebelumnya, Wali Kota City Manila sepakat untuk membatasi mobilitas orang yang belum divaksinasi di ibu kota, termasuk larangan memasuki pusat perbelanjaan dan fasilitas lainnya, walaupun beberapa ahli hukum mempertanyakan legalitas atau dasar hukum pembatasan tersebut.
Perintah ini dikecualikan untuk orang-orang dengan kondisi medis tertentu yang tidak bisa divaksinasi atau orang yang ditugasi untuk berbelanja kebutuhan pokok di luar rumah mereka.
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte menuai kritik setelah memerintahkan penangkapan orang-orang yang belum divaksinasi yang melanggar perintah diam di rumah yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran virus, yang memicu gelombang baru kasus pemecah rekor sejak awal tahun.
Sampai 10 Januari, diperkirakan sebanyak 52,86 juta warga Filipinan telah divaksinasi penuh, menurut pemerintah, atau sama dengan 48 persen total populasi negara berpenduduk 110 juta itu.
Pada Selasa, Filipina melaporkan 28.007 kasus baru, sedikit lebih kecil dibandingkan Senin yang memecahkan rekor mencapai 33.000 kasus baru. Ada lebih dari 200.000 kasus aktif di negara tersebut.
Namun perintah ini juga ditentang sejumlah pihak. Ketua kelompok pork dan juga oposisi, Renato Reyes menyebut perintah baru ini ilegal dan silly.
" Setengah dari populasi tidak akan diizinkan bergerak sekarang? Bagaimana dengan orang-orang yang akan pergi ke tempat vaksinasi? Mereka diminta jalan kaki?" tulisnya di Twitter.
Kelompok advokasi transportasi, AltMobility mempertanyakan perintah tersebut, menyebutnya diskriminatif.
" Bagaimana dengan mereka yang menggunakan kendaraan pribadi? Bagaimana bisa mereka diizinkan berkeliling kota tanpa diperiksa?" jelas direktur AltMobility, Individual retirement account Cruz.
" Apakah sangat mudah bagi orang-orang untuk divaksinasi? Kami masih mendengar cerita orang-orang seharian berada di tempat vaksinasi untuk divaksinasi."
Komentar
Posting Komentar